KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERDATA DALAM MENYELESAIKAN EKSEPSI MATERIIL: UPAYA MENGELIMINASI INEFISIENSI PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) BERDASARKAN PASAL 136 HIR

Authors

  • Muhamad Febin Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Author
  • Danil Wirawan Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Author
  • Risnauli Simanjuntak Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Author
  • Agus Septima Ridwan Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Author

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.20663639

Keywords:

Material Exception, Article 136 HIR, NO Ruling, Principle of Simple and Affordable Justice, Legal Certainty

Abstract

This study examines the inconsistency in the application of Article 136 HIR/162 RBg in Indonesian civil procedural law practice, particularly regarding judicial treatment of material exceptions (eksepsi materiil) that result in Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) rulings. The legal ideal enshrined in Article 2(4) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power requires proceedings to be simple, fast, and inexpensive. In practice, however, cases that have undergone dozens of evidentiary hearings still conclude with NO rulings on grounds of formal defects in the claim, causing significant temporal and financial harm to justice seekers. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and legal-historical approaches. The findings reveal that the root cause lies in the regulatory nature of Article 136 HIR, which carries no sanction, thereby generating divergent judicial interpretations. A further evaluation demonstrates that prevailing practice substantially contradicts the principle of simple, swift, and affordable adjudication. The strategic recommendation of this study is the urgent formulation of standardized parameters through a Supreme Court Regulation (Perma) or a Supreme Court Circular (SEMA).

References

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR). S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). S. 1927 No. 227.

Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), khususnya Pasal 1917.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 935 K/Sip/1985.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 647/K/Sip/1973.

Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg.

Buku

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Rasjidi, Lili, dan I. B. Wiyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Suyanto, H. Hukum Acara Pidana. Cetakan pertama. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Artikel Jurnal

Marjo. "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri." Masalah-Masalah Hukum 39, no. 2 (2010): 130–138.

Pratama, Muhamad Rizky, Muhammad Viero Redondo, Muhammad Lutfi Irawan, dan Farahdinny Siswajanthy. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut: Studi Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg." Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 2 (2025): 20919–20925.

Sihombing, Krisna P., dan Roida Nababan. "Eksepsi dalam Perkara Perdata sebagai Hak Tergugat dalam Persidangan di Pengadilan." JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology 2, no. 1 (Januari 2025): 201–214.

Simarmata, Anggi Sri Haryati, Dzakki Risqullah Ismail, dan Rafael Roy Irawan. "Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi Dalam Praktek Peradilan Perdata." Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry 1, no. 4 (2026): 176–186.

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Urgensi Reformasi Sistem Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBG." Jurnal Pilar Keadilan 1, no. 2 (Maret 2022): 32–55.

Sumber Berita dan Artikel Daring

Hendrawan, Muhammad Ary. "Eksepsi, Alat Bantu Penanganan Perkara dalam Menangkis Gugatan Cacat Formil." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. 3 Oktober 2022. Diakses 2 Juni 2026. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja/baca-artikel/15501/Eksepsi-Alat-Bantu-Penanganan-Perkara-Dalam-Menangkis-Gugatan-Cacat-Formil.html.

Sahbani, Agus. "Masukan untuk Draf Perma Tata Cara Memutus Eksepsi dalam Perkara Perdata." Hukumonline. 28 Agustus 2023. Diakses 2 Juni 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/masukan-untuk-draf-perma-tata-cara-memutus-eksepsi-dalam-perkara-perdata-lt64ec5e7b47c0f/.

———. "Problematika Penerapan Eksepsi dalam Praktik Peradilan Perdata." Hukumonline. 8 Maret 2023. Diakses 2 Juni 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktik-peradilan-perdata-lt64087074a2149/.

Sumber Pengadilan Daring

Faizah, Yuniati. "Implementasi Pasal 136 HIR/162 RBg dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan." Pengadilan Agama Slawi. Diakses 2 Juni 2026. https://pa-slawi.go.id/implementasi-pasal-136-hir-162-rbg-dalam-perspektif-asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan.html.

Downloads

Published

2026-06-12