ASPEK HUKUM CYBERCRIME TERHADAP MODUS SCAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Keywords:
Cybercrime, Artificial Intelligence, Online Lending, Financial Scam, Digital LawAbstract
The development of Artificial Intelligence (AI) has significantly impacted Indonesia’s digital finance sector. While AI enhances efficiency in online lending (fintech lending) services, it also introduces sophisticated financial scams. AI-driven online loan scams involve digital manipulation through deepfakes, chatbot phishing, and personal data misuse for illegal profit. This study aims to analyze the legal aspects of cybercrime in AI-based financial scams using a normative juridical approach, focusing on Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Reinforcement, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The findings indicate that AI-driven loan scams represent a form of organized cybercrime that requires technology-based law enforcement. Legal reform and institutional collaboration between the Financial Services Authority (OJK), the Police, and the Ministry of Communication and Information are essential to implement Regulatory Technology (RegTech) as a preventive and control mechanism for AI-related scams.
References
Buku
Hamzah, Andi. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Rahardjo, Satjipto. (2011). Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik. Jakarta: Epistema & HuMa.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Zainuddin, Ali. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.
Artikel / Jurnal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan OJK: Pengawasan Fintech Lending dan Tantangan AI dalam Sektor Keuangan Digital. Jakarta: OJK Press.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Laporan Nasional Penanganan Pinjaman Online Ilegal dan Kejahatan Siber. Jakarta: Kominfo.
Pratama, A. (2023). “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Sektor Keuangan Digital.” Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance, Vol. 8 No. 2.
Sari, L. D. (2023). “Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online.” Jurnal Hukum dan Transformasi Digital, Vol. 4 No. 1.
Susanto, R. & Widjaja, F. (2022). “Artificial Intelligence and Algorithmic Liability: Legal Challenges in Financial Technology Regulation.” Indonesian Journal of Law and Technology, Vol. 7 No. 3.
